Celoteh Siang Sejumlah PNS

Foto Ilustrasi

Makan siang di rumah makan khas Padang, selalu menyajikan rasa dan suasana berbeda. Walau sendiri, tetap saja nikmat.  Usai makan, sebatang rokok dan BlackBerry menemani. Yang namanya rumah makan, beragam orang datang. Dan, tentu Pegawai Pemerintahan paling dominan di rumah makan.

Cuap-cuap masalah pekerjaan dan menggosipin teman dan pimpinan mulai terdengar dari masing-masing meja. Saya tertuju ke mereka-mereka yang berbaju coklat ini. Warna seragamnya sama, cuma bedanya logo di baju. Satu kelompok meja berlogo Pemko Pinang, meja lain berlogo Pemkab Bintan.

Tidak jauh dari saya duduk, ada beberapa PNS lain berlogo Pemprov Kepri. Dari dinas mana saja mereka, saya tidak pikirkan. Namun, telinga saya mendengar mereka berbincang mengenai status dan situasi politik ditahun 2014.

Pemilu nanti partai apa yang menang, sepertinya tidak peduli. Tapi, pemilihan Gubernur 2015 nanti baru seru.

" Seru pemilihan gubernur kepri nanti, apalagi yang akan maju pimpinan partai. Pak Ansar dari Golkar, Demokrat ada Wako Batam, dan PDI ada pak wagub. Sama-sama kuat dan bermodal, "ujar seorang Pegawai berceloteh.

Pertanyaannya, apakah para PNS dari masing-masing instansi dan pimpinan berbeda ini, memiliki kecerdasan memilih atau tidak. Cerdas, apakah memilih karena idealis pribadi, atau nurut karena kesetiaan ke pemimpin, tanpa pedulikan rekam jejak pemimpinnya.

Asumsi sementara saya, mereka akan memilih pemimpin mereka saat ini. Seperti, mereka yang PNS Bintan, akan memilih Bupati Ansar. Kalau mereka PNS Kota Pinang, bisa jadi ke Wagub Kepri, karena Walikotanya PDI perjuangan.

Atau, PNS di Karimun akan milih Bupati Karimunnya. Cuma pikiran saya, untuk PNS di Kota Batam, sepertinya masih abu-abu. Mereka masih setiap milih Wako Batamnya dari Demokrat, atau beralih ke calon lain. Maklum Demokrat lagi diguncang Berita Korupsi.

Ok..Pertanyaan saya ini tak perlu dijawab, karena cuma Asumsi saja.

Yang perlu diperhatikan, jika memang ada kondisi itu, maka PNS kita sudah terkotak-kotak. Tidak ada sih larangan, tapi  calon pemimpin non partai atau non pejabat publik yang berniat maju, akan kalah sebelum bertanding. Oleh itu, kita  perlu mengkritisi jika kondisinya seperti itu.

Masyarakat harus peka, dan bersuara jika memang ada oknum PNS atau pegawai pemerintahan yang terlibat politik. Aturan KPU terbilang, PNS dan aparatur daerah dilarang terlibat langsung pengurus partai politik, apalagi menjadi tim sukses.

Mengutip pendapat Wagub DKI Ahok, bertanding atau bertarung itu perlu lapangan yang rata. Biar sama-sama mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bagaimana cara membuat rata lapangan pertandingan itu, diperlukan kesepahaman menegakan aturan.

Jika sang penegak aturan yang kurang tanggap, maka Anda, Saya bisa bersuara. Caranya, yang menulis atau berkonsultasi dengan pihak yang menurut Anda independen/ netral. (dedy suwadha/7 januari 2014)