Dana Saksi Rp1,2 T, Truss Saksi Coblos Partai Apa?

Semua orang tentu berharap pelaksanaan Pemilihan Umum pada April dan Juli 2014 mendatang akan berlangsung aman dan jujur. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah pusat, KPU dan Bawaslu telah dianggarkan dana hingga triliunan rupiah. Penjelaskan Prof Yusril, nilainya mencapai Rp 14 Triliun. Sebuah angka yang besar, jika hasil akhirnya terjadi penyimpangan dan membuat kecewa rakyat.

Pengatar diatas sebuah harapan idealnya. Lalu bagaimana dengan praktek dilapangan nantinya. Inilah yang menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Kalau Megawati berharap di Mata Natjwa pemilu nanti Jujur Saja, maka itu satu anugerah bagi negeri ini.

Tapi, sebelum berharap, saya ingin menceritakan bagaimana pelaksanaan Pemilu 2009 yang saya pikir ada sedikit aneh, dan walau tidak termasuk kecurangan. Aneh, karena berbuih-buih saksi dan petugas membacakan hasil pemilu, dari pagi hingga malam hari. Dan, ternyata kerja keras petugas pemilihan dan saksi dapat ditelikung menjelang akhir penghitungan suara.  Berbekal saksi caleg yang begadang hingga akhir penghitungan ditingkat seorang caleg provinsi duduk melenggang di DPRD Kepri. Salah saya, kenapa saya tidak ikut hadir diakhir penghitungan suara. Mungkin karena capek, dan kejar dead line berita juga.

Ternyata benar, sesama Caleg dari Partai yang sama, ribut dan berujung ke MK. Putusannya, sang caleg incumben lolos ke kursi dewan. Ok lah, itu takdir dan keberuntungan. Namun, yang menjadi keheranan saya, kenapa petugas PPK di Kecamatan pada waktu itu, kini bekerja dengan sang legislatif, dan berpakaian layaknya warna PNS.  Saya yang siang malam hadir waktu penghitungan dulu, tersentak dan terpaksa senyum. Satu kata dari dia, "Bang, apa kabar, dan saya ikut bapak itu sekarang," celotehnya di Batam.

Cerita lain juga saya temu dilokasi penghitungan Kecamatan. Kali ini caleg dari Partai berbeda dan juga caleg incumbent rela berpanas-panas diluar area kecamatan untuk mendengar hasil penghitungan. Saya tahu namanya dan tentu iseng dan bertanya-tanya kenapa langsung turun kelapangan berhari-hari juga.

"Bang yakin duduk lagi," tanya saya.

Dia tersenyum, dan singkatnya  dia menjelaskan hitung-hitungan jumlah suara, dan kalau mau duduk cukup dapat 1500 suara saja. Dengan angka itu, dia menjelaskan siapa masyarakat yang akan memilih  dirinya. Dan dia menargetkan sekitar 500 orang. Mereka dari kalangan keluarga satu suku, tetangga dan masyarakat yang dia bantu sebelum kampanye. Sisanya diserahkan ke suara partai. Hebanya, dia juga telah membentuk dan membayar saksi sendiri, dan jumlahnya hampir ada di semua TPS dapil pemilihannya.

Wow, saya berpikir nilai dan uang yang besar dia gelontorkan untuk bisa kembali duduk di DPRD, apakah segitu hebatnya sehingga rela menghabiskan banyak uang.

Ok, itu resiko dia, tapi kalau melihat sistemnya, cara menempatkan satu atau dua caleg di TPS dapilnya, maka secara otomatis sang Saksi akan memilih dia saat pencoblosan. Artinya, dia akan meraup suara pasti diseluruh TPS, karena dia membayar saksi dan wajib dong memilih dia. Kalau tak ada, tentu dia akan marah, lah dibayar fungsi selain saksi di TPS, juga saksi untuk memilihnya.

Penjelasan singkat dan padat dari caleg ini, ternyata ampuh, sang caleg pun duduk lagi. Jadi, Dia kumpulkan uang bertahun-tahun di dewan dan memang disiapkan untuk membeli saksi.

Beli saksi dan suara. Tidak haramkan. Tidakkah itu curang. Saya tidak paham secara hukum pemilu, tapi waktu itu saksi pribadi kayaknya terakomodir. Nah, pertanyaan yang lupa saya tanyakan, saksi sebanyak itu dari mana didapat orang-orangnya.

Saya berpikir, mungkin saksi partainya sendiri yang dibayar, atau petugas penjaga tps yang dia bayar, atau sanak keluarga dan entah siapa. Cuma Satu kata, hebat Caleg ini.

Kita tinggalkan cerita diatas, dan sekarang 2014, pemerintah menganggarkan dana Rp 1,2 Triliun untuk dana saksi, dan bantuan dana ke parpol Rp 700 miliar. Jumlah yang besar dan lebih besar dari APBD di satu Kota dan Kabupaten.

Yang jadi pertanyaan saya, dana kan diberikan ke Bawaslu, lalu kriteria saksi seperti apa yang akan mendapat dana itu (digaji). Ok, nanti akan ada seleksi saksi. Tapi, saksinya kan dibayar dari pemerintah, dan apakah saksi ini tidak tergoda untuk memilih partai tertentu. Kita sama tau, anggota  KPU dan Bawaslu adalah orang-orang kepercayaan Partai Politik Tertentu.

Yang saya khawatirkan, apakah saat pembekalan, saksi tidak tergoda iming-iming dan arahan terselubung. Kalau arahannya merusak sistem demokrasi, maka celaka... Ya, mungkin tidak semua saksi akan tergoda, tapi kalau iming-iming menggiurkan, siapa yang menjamin. Jamin akan netral tentunya.

Maaf, kalau saya berprasangka duluan, tapi cuma mengingatkan saja. Jika Anda tidak peduli dengan hal ini, minimal saya memikirkannya. Dan, jika anda duluan memikirkan apa yang saya pikir, berikutnya mari kita mengawasi dan mengingatkan. Kita itu ya Saya dan Anda dan seluruh masyarakat yang ingin hasil pemilu nanti terlaksana Jujur dan Adil. (dedy suwadha/28 januari 2014) Foto net/tempo